POLITIK KATOLIK – POLITIK PRO BONO PUBLICO

Oleh A.Gandung Sukaryadi

Politik bagi orang Katolik dimaknai sebagai ikut serta ambil bagian dalam kebijakan-kebijakan dan upaya menciptakan kesejahteraan umum (pro bono publico).

Untuk itu umat Katolik bebas menentukan pilihan dan keterlibatannya dalam ikut serta menciptakan kesejahteraan umum.

Banyak pilihan jalan menuju kesejahteraan umum. Jadi keterlibatan umat Katolik (warga masyarakat) dalam menciptakan kesejahteraan umum merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Menciptakan kesejahteraan umum, menjadi bagian dari tugas perutusan, maka sebenarnya keterlibatan umat Katolik dalam bidang politik mengemban misi mengkuduskan dunia. Permasalahannya adalah, keterlibatan berpolitik mesti melalui jalur-jalur politik yang didalamnya bisa menghambat atau mengkontaminasi jalan pengkudusan.

Kesejahteran umum mengisyaratkan adanya syarat-syarat yang dipenuhi, dalam menejemen negara (tata negara) yaitu pemerintahan yang benar, adil, dan jujur/transparan.Pemerintahan yang benar artinya pemerintahan itu dipilih oleh rakyat dan disusun melalui mekanisme dan perundang-undangan yang sah, berlaku dan dibuat oleh rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Pemerintahan yang benar juga mengandung arti bahwa pemerintah menjalankan dan melaksanakan pelayanan secara benar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat. Mekanisme ini dijalankan oleh pemerintah (eksekutif), dan bekerjasama dengan legislatif, serta lembaga-lembaga yang sah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dibuat legislatif.

UMAT KATOLIK DAN POLITIK

Umat Paroki Pringwulung mengundang tiga pasangan Cabup/Wabup Sleman untuk mendengarkan visi misi mereka dalam memimpin Kabupaten Sleman. Dalam Pilkada 2020 ini, umat Katolik di Kevikepan Jogya Barat dan Kevikepan Jogya Timur aktif mengenal sosok Cabup/Wabup yang berkompetisi di masing-masing kabupaten. Suatu bentuk keterlibatan umat Katolik dalam politik praktis, mengenal para paslon untuk memilih pemimpinnya.(Foto: Dokumen Paroki Pringwulung)

Pemerintah yang adil, artinya memenuhi hak-hak rakyat sesuai dengan haknya, dan kedudukannya dalam hukum. Maka ada Lembaga peradilan dalam tata negara kita. Lembaga inilah yang dapat mendudukan perkara-perkara dan fasilitas negara secara adil kepada masyarakat. Pemerintah menjalankan pelayanan publiknya dengan keadilan bagi seluruh rakyat. Bersama lembaga yudikatif, diharapkan pemerintah menjalankan roda pembangunan dan pelayanan publik dengan adil.

Jujur atau tranparansi.

Pemerintah yang jujur dan transparan biasanya dilihat dari menejemen keuangan negara. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dapat dikontrol oleh publik. Berapa dan dari mana saja pendapatan keuangan negara, kemudian berapa dan untuk apa saja uang negara dipergunakan.

Mekanisme ini sudah dibuat, karena anggaran belanja negara ini dibuat oleh DPR, dan sekaligus diawasi. Kecuali itu masih ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Badan Pengawas Keuangan Pembangunan dan Inspektorat.

Maka sebenarnya sudah ada mekanisme dalam negara untuk membuat pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean government and autoritative government). Ini fungsi adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiganya merupakan jalur politik dimana umat Katolik dapat terlibat didalamnya. Ketiga Lembaga ini berfungsi baik sesuai dengan tupoksinya jika orang-orang didalamnya mempunyai integritas politik kesejahteraan umum.

Maka keterlibatan berpolitik umat Katolik mestinya disalurkan melalui jalur-jalur ini yaitu: Eksekutif, dengan menjadi Aparatur Sipil Negara, anggota TNI-POLRI, dan Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Azasi Manusia), Komisi Penyiaran Nasional, dll.

Di tingkat pusat dan daerah. Jalur ini sangat luas, karena pelayanan publik menyangkut bidang-bidang kehidupan masyarakat. Maka melalui Kementerian-kementerian pun keterlibatan umat Katolik diperlukan, dan melalui kementerian-kementerian ini kesejahteraan sosial (umum) dikerjakan dan diwujudkan.

Yudikatif, atau jalur peradilan, menjadi hakim-jaksa dan pembela

Legislatif, menjadi anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah

Nah, untuk kaum muda. Persiapkan diri kalian untuk menjadi seorang yang professional artinya memiliki keahlian dan keterampilan yang khas dengan pribadimu.

Profesionalitas kalian dapat diabdikan bagi bangsa dan negara ini melalui jalur-jalur politik keterlibatan umat Katolik, baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Dari pengabdian profesionalitas kalian, negara akan menjamin kesejahteraan. Dengan mengabdikan diri berbekal profesionalitas, kalian bisa ikut serta mengkuduskan dunia. Satu kali mendayung dua pulau terlampaui, menjadi profesional dan profetis.

A.Gandung Sukaryadi

1 Komentar

  1. Mantap pak Gandung . Pemikiran yang jitu. Semoga diberkati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *