KEBEBASAN BERPOLITIK UMAT KATOLIK

Oleh A. Gandung Sukaryadi

Dinamika politik pilkada semakin semarak, artinya sambutan masyarakat akan pilkada tetap tinggi, termasuk umat Katolik.

Itu berarti umat Katolik semakin sadar pentingnya terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anjuran Mgr.Albertus Sugiyapranata untuk menjadi 100% Katolik, dan 100% Indonesia, semakin merasuk dalam hati umat, terlebih kaum mudanya.

Keterlibatan umat dalam berpolitik bukan semata-mata untuk kebesaran partai politik, kekuasaan dan mencari fasilitas, namun bentuk perutusan yaitu menguduskan dunia. Maka mereka yang sudah menceburkan diri dalam dunia politik dibekali dengan Ajaran Sosial Gereja.

Paslon Bupati/Wabup Sleman Danang Wicaksono dan Agus C, bersama Vikep Jogya Timur Romo Andrianus Maradiyo Pr dan Vikep Jogya Barat Romo AR Yudono Suwondo Pr/Dokumen Kevikepan Jogya Timur
Vikep Jogya Timur Romo Andrianus Maradiyo Pr dan Cabup Gunung Kidul Bambang Wisnu/Dokumen Kevikepan Jogya Timur
Cabup Sleman Muslimatun bersama Vikep Jogya Timur Romo Andrianus Maradiyo Pr dan Ketua Komisi PK3 Jogya Timur Romo Sapto Nugroho Pr/Dokumen Kevikepan Jogya Timur
Cabup/Wabup Bantul Suharsono dan Totok bersama Vikep Jogya Timur Romo Andrianus Maradiyo Pr dan Romo Maryono dari Paroki Kidul Loji/Dokumen Kevikepan Jogya Timur
Cabup/Wabup Bantul Halim/Joko bersama Vikep Jogya TImur Romo Andrianus Maradiyo Pr dan Romo Maryono dari Paroki Kidul Loji/Dokumen Kevikepan Jogya Timur/
Cabup/Wabup Sleman Kustini Sri Purnomo/Danang Maharsa bersama Vikep Jogya Timur Romo Andrianus Maradiyo Pr/Dokumen Kevikepan Jogya Timur

Umat Katolik bebas menentukan pilihan politiknya. Jika dilihat dari aspek kesejarahan, ikatan politik umat Katolik ada di 3 (tiga) partai; PDI-P, Golkar dan PAN.

  1. Pada masa perjuangan kemerdekaan Umat Katolik mempunyai Partai Katolik yang didirikan oleh I.J.Kasimo dkk. Namun pada masa kepemimpinan Soeharto, menyederhanakan partai-partai. Partai bernafaskan agama dijadikan satu, dan yang bernafaskan nasional menjadi satu. Partai Katolik dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia) keberatan menjadi satu dengan partai Islam, lalu bergabung dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak) menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Fusi itu terjadi pada 10 Januari 1973. Dinamika Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekiranya tidak perlu ditulis disini, dan bisa didapatkan di literatur lain.
  2. Kemunculan Golkar, yang pada awalnya adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya, tidak lepas  dari peran serta orang-orang Katolik pada waktu itu. Karena dengan berfusinya Partai Katolik ke PDI waktu itu, Partai Katolik membubarkan diri, dan membebaskan anggota-anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Karena partai waktu itu hanya ada Partai Persatuan Pembangunan hasil dari fusi partai-partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia, fusi dari partai-partai nasional, dan Golongan Karya, maka umat Katolik terbagi di PDI dan Golkar. Dalam pemilu pertama dengan 3 partai (PPP-PDI dan Golkar), pertambahan orang Katolik di legislatif meningkat signifikan.
  3. Partai Amanat Nasional.

Dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdilah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan,  Toety Heraty, Prof. Dr.Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M.Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Saat berdirinya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Keterlibatan tokoh Kristen dan Katolik dalam deklarasi cukup banyak. Setelah pemilu kembali ke habitat partai keagamaan.

Saat ini orang-orang Katolik tersebar di partai-partai: PDI-P, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PSI, IPKI, Hanura, Perindo, Golkar, PKPI, dan partai baru yang belum masuk pemilu 2019, seperti Berkarya dan Garuda.

Sebagian besar umat Katolik menyalurkan aspirasi politiknya kepada PDI-P. Hal ini sebagai sesuatu yang wajar, karena Partai Katolik berfusi ke PDI.

Faktor lain, untuk menandingi kebesaran Pemuda Rakyat yang under bow PKI, sebagian kader Pemuda Katolik masuk ke Pemuda Marhaen, yang under bow PNI, lalu dikenal Markatul (Marhaen Katolik). Faktor ketiga dari Ajaran Sosial Gereja, yaitu politik kesejahteraan umum, terlebih bagi yang kecil, lemah dan tersingkir. Umat Katolik melihat pada waktu itu bahwa PDI merupakan partai yang kecil, lemah dan teraniaya. Selebihnya umat Katolik ke partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PSI, dll.

Ketersebaran umat Katolik dalam peran politiknya bukan karena instruksi dari institusi Gereja Katolik, tetapi karena kesadaran dan panggilan masing-masing dalam mengemban amanat Kristus sebagai imam (menyucikan dunia), nabi (membawa pembaharuan/transformatif) dan raja (memimpin dan melayani).  Ada poin-poin penting dalam Ajaran Sosial Gereja yang harus dilakukan dalam memperjuangkan kesejahteraan umum lewat dunia politik.

  1. Hormat terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam Kitab Suci, dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah. “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kejadian 1: 27).

Jelas disini bahwa manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Maka manusia memiliki otonomi dan martabat yang tidak dapat diambil, kecuali Allah sendiri. Manusia memiliki hak-hak mendasar (hak asasi), yaitu hak-hak yang secara alami melekat dalam dirinya. Hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan pribadinya, hak memilih akan tinggal dimana, hak untuk menentukan pasangan hidup, termasuk hak berpolitik.

  • Memperjuangkan Kesejahteraan Umum (Bonnum Communae).

Politik katolik adalah politik kesejahteraan umum, artinya bagi orang-orang katolik dalam berpolitik adalah memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan segolongan umat katolik, atau kesejahteraan sendiri. Karena umat Katolik adalah bagian integral masyarakat dan bangsa, maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dimanapun mereka berada wajib hukumnya andil mewujudkan kesejahteraan bersama.

  • Solidaritas

Solidaritas itu bersifat satu rasa, senasib sepenanggungan, perasaan setia kawan.Kita semua adalah bagian integral masyarakat, yang mempunyai kewajiban sama ikut mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan bersama, lintas suku, lintas agama, bahkan lintas bangsa dan peradaban. Solidaritas merupakan ikatan yang menyatukan umat manusia. Dalam keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa dan dunia dibutuhkan solidaritas dari masing-masing anggotanya. Dengan solidaritas menumbuhkan kegotongroyongan. Orang yang mampu dan memiliki lebih, mempunyai kewajiban moral untuk membantu yang miskin dan menderita. Pemimpin memiliki kewajiban moral mengangkat martabat masyarakatnya yang miskin, lemah dan tersingkir.

  • Subsidiaritas.Artinya setiap kebijakan dan peraturan yang mengikat publik, baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional haruslah sejalan dengan prinsip kesejahteraan umum. Pemerintah memberdayaan  masyarakat, yang besar mengangkat, menghidupkan dan memberdayakan yang kecil, bukan mengkooptasi.
  • Prinsip kelima, keberpihakan kepada yang lemah dan tersingkir.

Biasanya mereka adalah kaum minoritas, tertindas, sering mengalami diskriminasi dan perlakuan-perlakuan tidak lainnya. Saat ini banyak yang kehilangan hak-haknya: kehilangan mata pencaharian, kehilangan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan, Kehilangan hak untuk tinggal di suatu wilayah pemukiman, dll.

Sebenarnya masih ada prinsip-prinsip lain, namun kelima prinsip Ajaran Sosial Gereja ini cukup menjadi spirit perjuangan bagi teman-teman yang terjun dalam politik dan kemasyarakatan.

Maka dipersilahkan teman-teman yang berminat dalam politik kemasyaratan, pilih partai/peserta pilkada sesuai dengan hati nurani, dan pilih mereka yang mempunyai visi-misi bagi kesejahteraan umum, berkeadilan, hormat terhadap martabat kemanusiaan, komitmen dalam ideologi negara.

Pro Ecclesia et Patria. Pro Bono Publico

2 Komentar

  1. Sungguh menyadarkan bagi kami bahwa bahwa Ajaran Sosial Gereja , sebagai SIM utk kami sebagai warga gereja berkiprah dan terlibat kegiatan demi kesejahteraan umum.
    Meskipun tidak terjun langsung jalur partai , tapi sebagai partisipan jelas kami akan mendukung dan mengarah kepada kebijakan-kebijakan bersifat umum yang akan membawa kepada kesejahteraan bersama. Setuju !!
    Mari akan kami buktikan bahwa kami sungguh 100% Katolik, 100% Indonesia.
    Lebih-lebih menjelang pilkada akan banyak kegiatan-kegiatan bersama demi suksesnya Pemilu yang akan datang .

  2. Kenapa ada PAN dg amin rais disebut?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *