JALAN TERJAL MENUJU KERUKUNAN DAN PERSATUAN (Renungan Hari Sumpah Pemuda)

Oleh A. Gandung Sukaryadi

Kesadaran akan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia secara tidak langsung sudah terbentuk sejak pergerakan Boedi Oetomo, tahun 1908.

Dua puluh tahun kemudian terkristal dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbahasa satu Bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia.

Dibutuhkan kurun waktu 20 tahun untuk sebuah keputusan sebagai sebuah bangsa, Bangsa Indonesia. Apakah dengan Sumpah Pemuda, persatuan dan kesatuan nasional selesai? Ternyata tidak juga. Memelihara persatuan dan kesatuan nasional membutuhkan perjuangan dan mesti melewati jalan-jalan terjal.

Seiring dengan kesasaran berbangsa, bertumbuhkembang pula organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Ada yang berkembang dan menjadi besar, ada juga yang tetap kecil namun eksis, banyak pula yang hanya organisasi papan nama.

Dampaknya memang mudah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan dan gesekan-gesekan antarkelompok, dan juga masih ada antarsuku atau suku bangsa.

Kecenderungan untuk berkuasa muncul di antara partai-partai politik di era kemerdekaan, kurang lebih 15-20 tahun setelah Sumpah Pemuda. Hal ini nampak dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Perlu kita syukuri dan acungi jempol kepada para pendiri bangsa; Soekarno dkk. Upaya mempersatukan bangsa Indonesia sangat luar biasa. Kesadaran bahwa jika terjadi konflik sosial akan terjadi perpecahan bangsa, menjadi landasan berfikir dan aksi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semua bisa menyadari juga dan bisa belajar dari sejarah. Bagaimana kerajaan-kerajaan waktu itu saling memperluas wilayah kekuasaannya.

Setelah kemerdekaan dan melewati masa-masa krisis kepemimpinan sampai reformasi, pemeliharaan persatuan dan kesatuan NKRI, tetap saja menghadapi tantangan-tantangan besar dan melewati jalan-jalan terjal. Jujur mesti kita akui bahwa pergantian kepemimpinan kita beberapa kali disertai peristiwa berdarah.

AKSI DAMAI DI TUGU JOGYA

Masyarakat Jogya dari berbagai unsur agama berkumpul di Tugu Jogya menyuarakan pentingnya hidup rukun dan damai. Aksi dilakukan beberapa waktu lalu. (Foto: Anton S/Thetungkem.Com)

Upaya negara melalui pemerintahan yang sah untuk memelihara persatuan dan kesatuan NKRI tidak tanggung-tanggung. Dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, bagaimana diupayakan pemberdayaan kaum muda, sekaligus menanamkan rasa kebangsaan agar tetap menyatu sebagai bangsa Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dihimpun dalam rumah bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia; Gerakan-gerakan perempuan diberikan rumah bersama Badan Koordinasi Organisasi Wanita.

Kementerian Agama bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan program-program dialog dan musyawarah antar umat beragama  tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, semata-mata untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional.

Program pemerintah tentang kerukunan hidup dan menjadi primadona yaitu “Tri Kerukunan Hidup Beragama”.

  1. Kerukunan hidup interen umat beragama
  2. Kerukunan hidup antarumat beragama
  3. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Namun demikian ada hal-hal yang masih mengganggu kondisi dan situasi kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Bahkan cenderung memecah persatuan dan kesatuan NKRI.

  1. Kerukunan interen umat beragama

Dalam kehidupan berdemokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih/mendukung partai politik. Kebebasan berpolitik berdampak pada umat beragama menjadi berbeda dalam pilihan politiknya. Perbedaan pilihan politik kadang menjadi tajam, sehingga sesama umat bisa retak hubungan persaudaraannya. Bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi kerenggangan saat ada pilihan politik yang berbeda.

  • Kerukunan antarumat beragama

Betapapun di seluruh wilayah Indonesia bertumbuh-kembang Forum-forum kerukunan hidup umat beriman/beragama, juga berkembang tindak intoleransi dimana-mana. Hak asasi manusia, khususnya dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masih rentan.

  • Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Pemerintahan kita saat ini adalah pemerintahan yang sah dan konstitusional. Dipilih dengan tatacara (pemilihan umum) dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan undang-undang itu dibuat oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Program yang dijalankan dan anggaran yang dipergunakan itu juga atas  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk pengawasannya. Toh demikian masih ada kelompok/golongan yang tidak bisa rukun dengan pemerintah, bahkan bertekat untuk menurunkan, yang mengganggu bukan hanya hubungan dengan pemerintah tetapi persatuan dan kesatuan nasional.

Beberapa hal  berikut sekiranya dapat menjadi permenungan  bersama dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini;

  1. Pendidikan kewarganegaraan (civil education).

Pendidikan kewarganegaraan diberikan secara berjenjang dan berkelanjutan, dalam Pendidikan formal dan Pendidikan masyarakat. Dengan demikian orang akan menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warganegara mesti paham dan menghayati pasal demi pasal dan ayat demi ayat UUD 1945, demikian juga paham dan menghayati sila-sila dalam Pancasila.

  • Pelaksanaan pemilihan-pemilihan (pileg, pilpres, pilkada, pilkades)

Pelaksanaan pemilihan umum (pileg, pilpres, pilkada, pilkades), sudah dibuat regulasi yang baik, dalam pelaksanannya masing-masing peserta dan pendukung tidak taat regulasi. Mempergunakan politik sara, saling cela dan menjelekkan, bukan mengunggulkan visi-misi dan program-programnya. Hal demikian akan menimbulkan konflik antar pemilih. Diperlukan Pendidikan politik rakyat, sehingga rakyat sadar dan dewa dalam berpolitik. Siap berkontestasi ya siap menang dan siap kalah.

Sleman, 27 Oktober 2020

)) Penulis adalah aktivis sosial kemasyarakatan di DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *